ANGGARAN DASAR KOMITE SEKOLAH

SMA KHODIMUL UMMAH DAARUT TAUHID BANDUNG

 MUKADIMAH

 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

 

Dalam penyelenggaraannya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Sekolah Menengah Atas Khodimul Ummah Daarut Tauhid, Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu satuan pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Bandung Barat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan maka SMA Khodimul Ummah Daarut Tauhid, Kabupaten Bandung Barat membentuk suatu lembaga yang mandiri, yang menjadi mitra sekolah, beranggotakan perwakilan orang tua/wali murid, komunitas sekolah dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang perduli terhadap pendidikan yang selanjutnya disebut sebagai Komite Sekolah.

Sebagai dasar acuan operasional kegiatan, maka Komite Sekolah menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Komite SMA Khodimul Ummah Daarut Tauhid, Kabupaten Bandung Barat.

 

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat dan Petunjuk dalam merealisasikan AD/ART tersebut.

 

ANGGARAN DASAR KOMITE SEKOLAH

SMA KHODIMUL UMMAH DAARUT TAUHID BANDUNG

 

BAB I
NAMA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

 

Pasal 1
NAMA

Organisasi ini bernama Komite Sekolah Menengah Atas Khodimul Ummah Daarut Tauhid, disebut dalam Anggaran Dasar dengan istilah Komite Sekolah SMA Khodimul Ummah Daarut Tauhid, Kabupaten Bandung Barat.

 

Pasal 2
TEMPAT KEDUDUKAN

Komite Sekolah bertempat di SMA Khodimul Ummah Daarut Tauhid berkedudukan di Cigugur Girang Parongpong Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan SMA Khodimul Ummah Daarut Tauhid, Kabupaten Bandung Barat.

 

BAB II
AZAS, VISI, MISI, TUJUAN, FUNGSI, DAN PERANAN

 Pasal 3
AZAS

Komite Sekolah berazaskan Pancasila, Al-Quran dan Hadist Rosululloh SAW

 

Pasal 4
VISI

Menyesuaikan dengan visi sekolah dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal

 

Pasal 5
MISI

Menyesuaikan dengan misi sekolah dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal.

 

Pasal 6
TUJUAN

Menyesuaikan dengan tujuan sekolah dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal

 

Pasal 7
FUNGSI

Komite Sekolah berfungsi :

a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan

    yang bermutu.

b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi dunia usaha/dunia industri) dan

    pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang

    diharapkan oleh masyarakat.

d. Memberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:

    1. Kebijakan dan program pendidikan:

    2. Rencana angaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS):

    3. Kriteria kinerja satuan pendidikan:

    4. Kriteria tenaga kependidikan;

    5. Kriteria fasilitas pendidikan: dan

    6. Hal- hal lain yang berkaitan dengan pendidikan.

e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung

    peningkatan mutu dan pemeratan pendidikan.

f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelengaraan pendidikan di satuan

    pendidikan.

g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaran, dan keluaran

    pendidikan di satuan pendidikan.

 

Pasal 8
PERANAN

Komite Sekolah berperan sebagai :

a. Pemberi pertimbangan (Advisory Agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di satuan

    pendidikan.

b. Pendukung (Supporting Agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam

    penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

c. Pengontrol (Controlling Agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan

    keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

d. Mediator antara pemerintah dan masyarakat di satuan pendidikan.

 

BAB III
KEANGGOTAN DAN KEPENGURUSAN

 Pasal 9
KEANGGOTAAN

Keanggotaan Komite Sekolah terdiri dari :

1. Unsur Masyarakat dapat berasal dari :

    a. Pewakilan orang tua / wali peserta didik

    b. Tokoh masyarakat (Kalangan ulama,budayawan, dll)

    c. Anggota masyarakat yang mempunyai perhatian atau yang dijadikan figure untuk meningkatkan

        mutu pendidikan.

    d. Pejabat pemerintahan setempat ( Lurah, Kepolisian/TNI, Depnaker, dan Instansi lain )

    e. Dunia usaha/ industri ( Pengusaha Industri, jasa, asosiasi, dan lain-lain).
    f. Pakar pendidikan yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan.
    g.Organisasi profesi tenaga pendidikan

2. Unsur Dewan Guru, Yayasan/Lembaga Penyelenggara Pendidikan.

 Pasal 10

KEPENGURUSAN

1. Kepengurusan Komite Sekolah,

    a. Pengurus Komite sekurang-kurangnya terdiri dari 9 orang dengan susunan sebagai berikut :

       1. Ketua
       2. Sekretaris
       3. Bendahara

       4. dan bidang – bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan.

    b. Masa bakti Kepengurusan

        Masa bakti kepengurusan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang

        kembali.

    c. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis dan terbuka dalam musyawarah

        Komite Sekolah.

    d. Jika diperlukan dapat menunjuk atau dibantu oleh tim ahli sebagai konsultan sesuai dengan

       bidang keahliannya.

   e. Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan/ketua yayasan sekolah yang bersangkutan.

2. Surat Keputusan Tentang Komite Sekolah

    a. Sekolah Negeri diketahui oleh Kepala Sekolah dengan tembusan disampaikan kepada instansi

        terkait.

    b. SekolahSwasta diketahui oleh Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan dengan tembusan

       disampaikan kepada instansi terkait.

 

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DAN PENGURUS

 

Pasal 11
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Anggota Komite Sekolah mempunyai hak :

    a. Hak suara yaitu hak memilih dan hak dipilih dalam pemungutan suara untuk pengambilan

        keputusan

    b. Hak bicara untuk menyalurkan pendapat dan mengajukan pertanyaan

    c. Hak untuk mengikuti kegiatan baik formal maupun non formal.

2. Anggota berkewajiban untuk :
    a. Mentaati semua ketentuan AD/ART
    b. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Komite Sekolah

 

BAB V
KEUANGAN

Pasal 12
SUMBER KEUANGAN

Sumber keuangan diperoleh dari :

1. Pungutan/ iuran dari peserta didik atau orang tua/ walinya yang dilaksanakan sesuai dengan

    peraturan perundang-undangan;

2. Bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/walinya.

3. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau

4. Sumber lainnya yang sah.

 

Pasal 13
PENGGUNAAN ANGGARAN

Penggunaan Anggaran Komite Sekolah dari dana masyarakat yang dihimpun oleh komite sekolah, digunakan untuk :

1. Kegiatan– kegiatan yang didasarkan pada perencanaan investasi dan/ atau operasi yang jelas dan

    dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu

    pada standar pendidikan nasional.

2. Perencanaan investasi dan/ atau operasi sebagaimana yang dimaksud pada point 1 diumumkan

    secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.

3. Dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama Komite Sekolah.

4. Dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang

    diterima dari penyelenggara satuan pendidikan, sesuai dengan sumber dana.

5. Tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/wali yang tidak mampu secara ekonomis.

6. Menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan.

7. Digunakan sesuai perencanaan yang dimaksud pada point. 1

8. Tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil

    belajar peserta didik dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

9. Sekurang– kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari total dana pengutan peserta didik atau orang

    tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan.

10.Tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota

     komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.

11.Pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh Komite Sekolah

    secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta

    didik, dan penyelenggara satuan pendidikan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan dan

    perundang-undangan.

 

Pasal 14
BIAYA PERSONALIA

Penggunaan anggaran yang bersumber dari masyarakat yang dihimpun oleh komite sekolah digunakan untuk pendanaan tambahan biaya pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan guna pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan atau program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

 

Pasal 15

DANA PENGEMBANGAN

1. Satuan pendidikan dapat memiliki dana pengembangan yang terdiri atas pokok dana

     pengembangan dan hasil pengelolaan pokok dana pengembangan;

2. Pokok dana pengembangan tidak boleh digunakan kecuali jika :

    a. Pengelolaan dana pengembangan mengalami kerugian;

    b. Dana pengembangan digunakan untuk menyelamatkan eksistensi pendidikan ketika mengalami

        kesulitan keuangan yang menjurus pada kepailitan; atau

    c. Digunakan untuk menyelamatkan satuan pendidikan ketika terkena bencana.

3. Hasil pengelolaan pokok dana pengembangan dapat digunakan untuk :

    a. Pendanaan investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan;

    b. Bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan pada

        satuan pendidikan yang bersangkutan.

4. Pokok dan hasil dana pengembangan tidak boleh digunakan untuk :

    a. Dipinjamkan sebagai piutang baik langsung maupun tidak langsung dan/ atau ;

    b. Dijadikan jaminan utang baik langsung maupun tidak langsung.

5. Dana pengembangan dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan tidak boleh

    diinvestasikan pada usaha yang beresiko tinggi atau melanggar peraturan perundang-undangan.

6. Dana pengembangan disimpan dalam rekening khusus dana pengembangan atas nama satuan

    pendidikan;

7. Dana pengembangan dibukukan terpisah dari dana lain;

8. Dana pengembangan dipertanggungjawabkan oleh pimpinan satuan pendidikan kepada pemangku

    kepentingan pendidikan secara periodik, tahunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

    undangan dan peraturan penyelenggara atau satuan pendidikan.

 

BAB VI
MEKANISME KERJA DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 16
MEKANISME KERJA

Mekanisme kerja diatur kemudian dalam bentuk tata laksana/pembagian tugas

 

Pasal 17
RAPAT-RAPAT

Rapat-rapat terdiri dari :
1. Rapat Anggota
2. Rapat Kerja
3. Rapat Pleno
4. Rapat Pengurus Harian

 

BAB VII
PERUBAHAN AD/ART DAN PEMBUBARAN KOMITE SEKOLAH

 

Pasal 18

PERUBAHAN AD/ART

1. Keputusan perubahan AD/ART dapat dilakukan apabila terdapat cukup alasan yang kuat serta

    disetujui oleh Anggota dalam rangka peningkatan efisiensi dan kewajiban Komite Sekolah.

2. Perubahan AD/ART Komite Sekolah dilakukan melalui Rapat yang dihadiri oleh sekurang-

    kurangnya 2/3 anggota dan disetujui oleh lebih dari separoh jumlah yang hadir.

 

Pasal 19
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pembubaran organisasi Komite Sekolah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

 

Pasal 20

Apabila Komite Sekolah secara resmi dinyatakan bubar, maka seluruh aset organisasi Komite Sekolah dalam bentuk apapun diserahkan kepada satuan pendidikan yang akan digunakan untuk kepentingan kependidikan.

 

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 21

1. Anggaran Dasar Komite Sekolah berlaku sejak ditetapkan;

2. Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini maka segala ketentuan yang terdahulu dengan sendirinya
    tidak berlaku.

3. Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komite Sekolah ditentukan oleh niat baik, kerja
    keras yang tulus dari Pengurus dan Anggota Komite Sekolah untuk meningkatkan mutu
    pendidikan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

 

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

                                                                                                            Ditetapkan di : Bandung Barat
                                                                                                            Pada Tanggal : 10  Agustus  2014

                                                                                                                                     14 Syawal 1435 H

 

Ketua Komite Sekolah                                                       Sekretaris Komite Sekolah

 

 

 

   Ir. Achmad Nur Rizal Pahlevi, M.Ag.                                                    Yusa, S.Pd, M.Pd.

 

 

Mengetahui,

Kepala SMA Khodimul Ummah Daarut Tauhid

 

 

Anwar Sanusi, S.Pd. M.Pd.